The Global News Flash Daily Update

Muntasir Minta Sesepuh Golkar Turun Tangan

admin — Wed, 16 May 2012 05:23:47 +0000

Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar, Muntasir Hamid, mengaku telah didukung oleh salah satu Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Muntasir menceritakan, telah meminta tokoh itu untuk menyelamatkan Partai Golkar.

“Kemudian, beliau merespons, supaya saya perjuangkan aspirasi di garda depan,” kata Muntasir di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 30 April 2012.

Aspirasi Muntasir yang dimaksud tentu saja, mendukung proses penetapan calon Presiden dari Golkar melalui konvensi, bukan ditetapkan Rapat Pimpinan Nasional Khusus yang dipercepat seperti yang didesakkan 31 DPD Tingkat I Partai Golkar. Muntasir menyatakan, akan meminta dukungan dari Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, BJ Habibie, dan Sultan Hamengku Buwono X.

“Saya minta semua orang tua, JK, Habibie, turun tangan untuk mengingatkan supaya Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie) jangan begitu,” kata Muntasir.

Muntasir juga akan menemui bekas tokoh-tokoh Golkar yang sudah membentuk partai lain seperti Prabowo dan Wiranto. “Kami akan tanya, bahkan kepada SBY dan termasuk semua orang dari partai lain yang pernah di Golkar,” kata dia. “Saya hari ini akan roadshow lagi, siapa saja orang-orang yang sudah berhasil dan pernah di Golkar.”

Aksi Muntasir ini jelas membuat Dewan Pimpinan Pusat Golkar memasalahkan. Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, menyatakan Forum DPD II tidak dikenal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Bahkan, Muntasir yang Ketua DPD Golkar Kota Banda Aceh ini bisa saja dipecat. “Sanksi teguran pertama, kedua dan ketiga, lalu terakhir pemecatan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Leo Nababan, di DPP Partai Golkar, Jumat 27 April 2012.

Leo mengatakan, apa yang disampaikan Muntasir adalh pendapat pribadi. “DPD I Aceh tidak keberatan DPP memberi sanksi organisasi,” kata dia. Rencana pemberian sanksi ini, juga dibahas dalam rapat harian pada Jumat lalu.

Leo mengatakan, DPP telah menerima surat resmi dari DPD Nanggroe Aceh Darussalam bahwa DPD telah memanggil Muntasir untuk memberikan klarifikasi dan mengingatkan Muntasir mengenai ketentuan-ketentuan dalam internal Partai Golkar.

Saat ini, sudah 31 DPD Partai Golkar yang mengusulkan untuk mempercepat rapimnassus yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sementara, yang belum menyatakan sikap resmi atas percepatan rapimnasus adalah Aceh dan Riau.

Saat ini berkembang dua model penetapan calon Presiden dari Golkar. Pertama, melalui konvensi dan kedua, melalui penetapan Rapimnassus berdasarkan survei. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung diketahui meminta penetapan calon Presiden dilakukan melalui konvensi. Sementara kubu yang memakai survei justru menyatakan model konvensi justru menghasilkan kekalahan.

Megawati Ingin Perempuan Jadi Presiden 2014

admin — Wed, 16 May 2012 05:08:40 +0000

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berharap agar Presiden RI pada tahun 2014 bisa dipegang oleh perempuan. Apalagi menurutnya, peluang untuk maju ke sana bagi perempuan sudah terbuka luas.

Sayangnya, lanjut Mega, kaum perempuan belum banyak memanfaatkan peluang tersebut. “Setelah saya dulu memimpin, harusnya ada pemimpin perempuan lagi. Peran perempuan harus dimaksimalkan karena selama ini masih kurang maksimal,” kata Megawati di acara peringatan Hari Kartini yang digelar PDIP di Jakarta, Sabtu 21 April 2012.

Namun Mega sendiri enggan membicarakan masalah kemungkinan pencalonan dirinya sebagai presiden pada Pemilu 2014. “Masalah capres itu ada waktunya, tak perlu dipancing-pancing,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ia berharap putrinya, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, bisa menjadi presiden seperti dirinya, Megawati menjawab keinginan semacam itu adalah wajar karena seorang ibu pasti berharap anak-anaknya menjadi yang terbaik.

Tapi, tegasnya, Puan tentu bukan satu-satunya yang berpeluang. “Saya ingin perempuan lain juga bisa jadi kandidat. Untuk maju, harus ada kemauan penuh dari diri si perempuan ini dengan dukungan lingkungan,” ucap Mega.

Untuk itu, ia meminta semua pihak membuka ruang bagi perempuan untuk maju dan bekerja sama dengan pria sebagai mitra.

Megawati: Jangan Jual SDA Kita ke Luar Negeri

admin — Wed, 16 May 2012 04:50:39 +0000

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Pendidikan Kader Pendidik Angkatan III dan IV di Gedung Kesenian, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Kamis, 19 April 2012. Selain itu Mega juga memberikan pengarahan kepada 1.600 kader moncong putih.

Pendidikan Kader Pendidik Angkatan III dan IV diikuti 326 peserta dan akan berlangsung 19 April hingga 25 April 2012.

Dalam pembukaan pendidikan kader pendidik angkatan III dan IV serta pemberian pengarahan kader PDIP, Mega menyatakan hidup di abad 20 dengan abad 21 sangat berbeda. Abad 20 adalah abad peperangan yang juga dilakukan oleh bangsa Indonesia. “Ketika masuk abad 21 maka perang ekonomi yang terjadi karena pemikiran praktis sehingga materi yang dikejar,” katanya.

Menurutnya, dan ini juga telah ditulis oleh Bung Karno, pada abad 21 ini yang diperebutkan adalah sumber daya alam dan terjadilah peperangan karena pemimpin nasionalis mempertahankan kekayaannya sedangkan negara barat yang tidak punya sumber daya alam akan merebut dengan berbagai cara. “PBB yang dibentuk sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dunia tak bisa berfungsi,” ujarnya.

Dampak yang dirasakan juga dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan rencana kenaikan BBM karena harga terus naik. “Maka dalam abad 21 ini sangat penting melindungi sumber daya alam yang kita miliki. Jangan sampai menjualnya ke luar negeri,” katanya.

Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Rekruitmen, Idham Samawi, menegaskan pendidikan kader pendidik gelombang III dan IV sengaja pesertanya langsunng diterjunkan ke masyarakat untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh rakyat.

“Ini juga sebagai tindak lanjut dari instruksi ketua umum agar kader PDIP turun langsung ke masyarakat agar tahu kesulitan yang dihadapinya serta solusi yang ditawarkan,” ujarnya.

Megawati: Pemilu, Kaum Wanita Jangan Tertipu

admin — Tue, 15 May 2012 03:00:10 +0000

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengimbau bagi penyelenggara Pemilu yakni, Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja netral. Megawati menilai, proses kerja di KPU termasuk satu hal yang perlu diperbaiki.

“Apa sih yang harus diperbaiki? KPUnya. Sebagai ketua umum partai, saya tahu segala macam,” kata Megawati di sela pertemuan cagub DKI Joko Widodo dengan warga Kalimantan Tengah di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu 29 April 2012.

Megawati menilai, KPU yang netral harus diikuti kenetralan lembaga lainnya. Megawati mengajak semua pihak untuk berkeliling Indonesia, untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan. “KPU harus netral, IT-nya harus netral, intelnya harus netral,” kata Megawati.

Megawati juga mengimbau kepada kaum wanita agar tidak mudah tertipu saat proses pemilu berlangsung. Karena, kata Megawati, kaum wanita termasuk golongan yang paling mudah ditipu.

“Biasanya ibu-ibu gampang dibohongi. Yang bohongi ya bapak-bapak. Sering dikatakan, sudah jangan datang Bu, sudah diwakilkan,” kata Megawati. Lalu, kata Megawati, di kotak suara ternyata ada manipulasi pencoblosan.

“Kertas diambil, dibuka, dilihat, dicoblos, dimasukkan. Bayangkan, hanya 5 menit, tapi kalau salah orang nanggungnya 5 tahun,” kritik Megawati.

Maka itu, Mega mengimbau para wanita untuk lebih berhati-hati dalam pemilu atau Pilkada. “Sebaiknya kita berpikir cerdas bagaimana sebaiknya memilih pemimpin,” kata Mega.

Luruskan Stigma, PKS Panggil Ketua Daerah

admin — Tue, 15 May 2012 02:42:10 +0000

Siang ini DPP PKS mengumpulkan petinggi partai daerah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan arahan mengenai langkah-langkah partai ke depan terkait dinamika politik terkini yang dianggap begitu memojokkan PKS.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan forum pertemuan itu bukan forum pengambilan keputusan. “Forum ini untuk dengarkan dinamika di grass root. Aspirasi mereka jadi bahan pertimbangan,” kata Luthfi di DPP PKS.

Pimpinan partai tingkat daerah tersebut, lanjut Luthfi, juga perlu mendapat informasi dari pimpinan pusat mengenai dinamika politik yang sesungguhnya. “Terlalu banyak masalah yang muncul di media. Stigma-stigma yang ditujukan kepada PKS dari kawan-kawan yang sesungguhnya tidak memahami substansi,” imbuhnya.

Sejauh ini, dia mengaku menahan diri untuk tidak mengomentari masalah yang muncul di media tersebut. “Tapi stigma-stigma itu sedikit banyak pasti akan membekas. Ini kami harus selesaikan.”

Dia menegaskan PKS tidak seperti gambaran pihak-pihak yang tidak suka pada partai itu.

KPK Pelajari Vonis Ringan Nazaruddin

admin — Fri, 11 May 2012 01:45:03 +0000

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis terdakwa kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, selama 4 tahun 10 bulan penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), tujuh tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum mau terburu-buru menyikapi putusan hakim terhadap Nazaruddin. “Kami harus pelajari dulu. Setelah itu baru ditentukan sikap apakah banding atau tidak,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di gedung KPK Jakarta hari ini.

Johan menilai putusan majelis hakim tersebut justru akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap lebih lanjut kasus korupsi wisma atlet.

“Seperti yang disampaikan pimpinan KPK, putusan terhadap kasus Nazar ini sebagai pintu bagi KPK,” kata Johan.

Menurut Johan, KPK sudah memblokir beberapa aset dan rekening milik Nazaruddin. “Kami masih gelar penyelidikan untuk kasus tindak pidana pencucian uang,” kata Johan.

Sebagai anggota Komisi Hukum DPR saat itu, Nazaruddin secara sadar menerima suap berupa lima lembar cek senilai Rp4,6 miliar terkait proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Cek yang berasal dari PT Duta Graha Indah itu diberikan melalui Oktarina Furi, stafnya di PT Permai Group.

Kiemas: Keledai Tak Mau Terperosok Dua Kali

admin — Fri, 11 May 2012 01:31:13 +0000

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, meminta Dewan Pimpinan Pusat PDIP memperhatikan soal elektabilitas. Kemudian, Taufiq juga menyinggung soal calon Presiden dari PDIP yang masih menggadang-gadangkan nama Megawati Soekarnoputri.

“Keledai saja kena baru sekali, tak mau dua kali,” kata Taufiq Kiemas. “Ini manusia kok mau terperosok tiga kali, empat kali,” kata Kiemas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2012.

“Orang yang istrinya kalah tiga kali kan cuma Pak Taufiq,” kata Taufiq Kiemas lagi. “Mbak Puan (Puan Maharani), juga tak pernah merasakan bagaimana kalah tiga kali.”

Karena itu, Taufiq menyatakan DPP PDIP harus mencari terobosan. “Kesalahannya DPP musti mencari kenapa, kok elektabilitas tak naik. Sudah oposisi sendirian, tapi kenapa elektabilitas tak naik. Aneh kalau kalah dengan Pak Ical dan Prabowo,” kata Taufiq.

Di internal PDIP, masih ada keinginan kuat kembali mengusung Megawati dalam Pemilihan Presiden 2014. Sejumlah survei juga menemukan nama Megawati yang terpopuler jika tak memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono yang tak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode.

Kastorius: Saya Bukan Pembocor Pidato SBY

admin — Fri, 11 May 2012 01:08:48 +0000

Ketua Dewan Pimpinan Partai Demokrat Kastorius Sinaga menyatakan, dirinya bukanlah pihak yang membocorkan pidato Ketua Umum Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke hadapan publik.

“Saya tidak diperiksa Demokrat soal bocornya pidato SBY karena saya tidak melakukan itu,” tegas Kastorius ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 17 April 2012. Menurutnya, ada orang lain yang membocorkan pidato SBY dan saat ini sedang diteliti oleh internal Demokrat.

“Apakah orang itu penyusup dari dalam Demokrat atau dari luar Demokrat yang datang saat pembekalan, kemudian merekam, membuat transkripnya, dan menyebarkannya,” papar Kastorius. Ia sendiri mengaku diminta oleh Komisi Pengawas Demokrat untuk ikut menyelidiki soal ini.

“Saya diminta bantuan oleh Komisi Pengawas untuk ikut meneliti karena portal saya ikut memberitakan pertemuan internal Demokrat tangal 1 April itu,” kata Kastorius. Pembocoran pidato SBY itu sendiri terjadi pada 8 April 2012.

Kastorius mengatakan portal medianya, Jaring News, secuil pun tidak merekam suara SBY, hanya memberitakan hasil-hasil rapatnya saja. “Memberitakan tidak otomatis merekam. Sekarang yang diusut adalah siapa yang mereka dan menyebarkan transkrip 40 menit pidato SBY itu ke luar,” kata dia.

Rekaman SBY yang bocor itu berisi keluh-kesah bagaimana sulitnya mengawal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang batal terjadi. Ia juga menyoroti perilaku sejumlah partai menjelang pengambilan keputusan BBM itu. Baik partai yang berada dalam koalisi maupun yang berada di barisan oposisi, ia soroti.

SBY dalam pidato itu juga mengatakan, motivasi partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM sebenarnya bukan karena kepentingan rakyat, melainkan untuk menjatuhkan pemerintahannya.

Dalam pidato itu pula, SBY menyebut PKS sebagai partai yang paling sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Ia bahkan berniat melupakan PKS jika saja Golkar kompak dengan koalisi pada saat pengambilan keputusan itu.

Jokowi-Ahok Bicara Harga Air Mineral Gubernur

admin — Fri, 11 May 2012 00:50:39 +0000

Lima bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta diberi kesempatan selama dua menit untuk memaparkan visi dan misinya di awal acara diskusi publik bertema “Mengupas Visi dan Misi Calon Gubernur DKI“ di Plaza Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jumat 27 April 2012. Sebelumnya mereka mengambil nomor urut.

Pasangan Jokowi-Ahok yang mendapat nomor urut satu, mendapat kesempatan pertama menjabarkan visi dan misinya. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini mengatakan Jakarta akan menjadi kota yang moderen, tertata dan manusiawi apabila APBD DKI dikelola secara jujur.

“Jakarta harus dipimpin oleh yang jujur dan transparan dalam mengelola anggaran. Prinsipnya harus mendengarkan kehendak masyarakat,” kata Ahok.

Menurut pasangan ini, APBD DKI harus dibuka transparan hingga lembar ketiga, di mana dalam lembar tersebut dimuat harga pakaian dinas gubernur.

“Oktober nanti APBD DKI 2013 sementara akan ada, maka apabila terpilih kami akan lakukan keterbukaan. Sampai orang Jakarta tahu berapa harga aqua gelas gubernur,” tuturnya.

Jokowi yang hadir belakangan mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan panelis mengenai kemacetan Jakarta. Mantan Gubernur DKI, Sutiyoso, yang bertindak sebagai panelis bertanya mengenai solusi kemacetan Ibukota yang kian hari kian parah.

“Macet Jakarta karena semua orang pakai kendaraan pribadi, 2 juta kendaraan masuk tiap hari di Jakarta. Sudah ada blue print atau cetak biru transportasi Jakarta. Itu saja yang dikerjakan, dikontrol setiap hari dan konsisten dilaksanakan,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan sistem transportasi Ibukota sudah baik dan lengkap, hanya saja butuh konsistensi. Jangan sampai setiap ada pergantian gubernur tidak dilaksanakan yang sudah ada, malah membuat yang lain lagi.

“Jangan sampai sudah ada blue print tapi loncat kemana-mana. Sudah ada monorail, busway, KRL, sudah jelas. Harus konsisten kalau tidak, sudah masuk SMA nanti diulang lagi ke TK. Mungkin setiap gubernur punya gaya yang beda-beda. Tapi jangan sampai malamnya mimpi besoknya buat,” tuturnya.

Ical: Tak Ada DPD II yang Membangkang

admin — Thu, 10 May 2012 03:44:40 +0000

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie memastikan bahwa tak ada satupun kader dari DPD II yang membangkang atas rencana pencalonannya sebagai Presiden pada 2014.

“Tidak ada DPD II yang membangkang,” kata Ical sebelum memulai rapat harian di DPP Partai Golkar di Jakarta hari ini.

Ical mengatakan, saat ini sudah ada 31 DPD I yang mengusulkan percepatan rapat pimpinan khusus untuk dipercepat. “Sekarang kan seluruhnya sudah 31 DPD I yang mengusulkan untuk percepatan. Tentu kita musti memberikan tanggapan DPP harus memberikan tanggapan terhadap usulan itu,” kata dia.

Rapat tersebut, diagendakan untuk mengukuhkan Ical sebagai calon presiden dari partai Golkar. Meski begitu, saat ini DPP belum mempersiapkan untuk melakukan rapimnasus. “Rencana persiapannya, belum disiapkan,” kata dia.

Ical juga menegaskan, bahwa rapimnasus merupakan keputusan dari DPP dan tanpa harus melalui pertimbangan dari dewan pertimbangan (wantim). “Itu adalah satu kewenangan DPP. Terkait pertimbangan dari wantim, sudah kami dengar wantim, namanyakan dewan pertimbangan, yang memutuskan adalah DPP,” kata dia.

Lalu apakah surat dari dewan pertimbangan akan menjadi pertimbangan khusus? “DPP yang memutuskan,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pertimbangan mengirimkan surat kepada DPP untuk mengusulkan minimal ada lima nama bakal calon presiden yang akan digodok di internal partai. Surat tersebut, merupakan hasil rapat wantim pada 16 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tanjung.